NEWS.KOBA.CO.ID. Jutaan pekerja informal di Indonesia menghadapi risiko ekonomi ketika kecelakaan kerja atau kematian menghilangkan sumber penghasilan keluarga. Di sisi lain, sistem jaminan sosial masih menghadapi tantangan untuk menjangkau pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja formal. Kondisi ini menuntut pendekatan perlindungan yang lebih luas, tidak hanya mengandalkan kesadaran individu.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam forum Expert Talk bertajuk The Future of Social Insurance: Managing Emerging Risks and Ensuring Sustainability based on Lessons from Japan and Indonesia. Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan forum ini bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) di Bandung, Selasa (6/10/2026).
Diskusi tersebut membandingkan tantangan jaminan sosial di Indonesia dan Jepang. Kedua negara menghadapi persoalan berbeda akibat perubahan demografi, struktur keluarga, serta karakter pasar tenaga kerja.
Bagi Indonesia, salah satu pekerjaan terbesar ialah memastikan pekerja informal memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, atau kematian.
Pekerja Informal Menghadapi Risiko Ekonomi Berlapis
Pekerja informal sering kali tidak memiliki pemberi kerja yang bertanggung jawab mendaftarkan mereka ke program jaminan sosial. Situasi ini berbeda dari sektor formal, yang memungkinkan pemerintah mendorong kepesertaan melalui kewajiban perusahaan, pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan aturan.
Nelayan menjadi salah satu contoh kelompok pekerja yang menghadapi risiko tersebut. Ketika kecelakaan kerja merenggut nyawa seorang nelayan, keluarganya tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga sumber penghasilan utama.
Tanpa perlindungan sosial yang memadai, istri dan anak-anak yang ditinggalkan berisiko mengalami kesulitan ekonomi. Mereka harus menghadapi kebutuhan sehari-hari ketika pendapatan keluarga justru berkurang atau bahkan terhenti.
Persoalan ini menunjukkan bahwa jaminan sosial tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pekerja. Program tersebut juga berperan menjaga ketahanan ekonomi keluarga ketika pencari nafkah menghadapi musibah.
Karena itu, perluasan kepesertaan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakter pekerjaan informal. Pemerintah tidak cukup hanya mengajak pekerja memahami manfaat jaminan sosial, tetapi juga perlu membantu mengatasi hambatan pendaftaran dan pembayaran iuran.
Perlindungan Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Kesadaran Individu
Edukasi dan literasi jaminan sosial tetap memegang peranan penting. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan kesadaran individu berpotensi menghadapi keterbatasan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap.
Sebagian pekerja informal harus membagi pendapatan terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam kondisi tersebut, membayar iuran secara rutin dapat menjadi tantangan tersendiri.
Forum BRIN, BPJS Ketenagakerjaan, dan UNPAR membuka pembahasan mengenai berbagai pendekatan kolektif. Beberapa kemungkinan yang mengemuka mencakup pendaftaran berbasis kelompok, dukungan pemerintah daerah, keterlibatan koperasi dan kelembagaan desa, serta peran lembaga filantropi dan zakat.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Swartoko, menjelaskan bahwa lembaga zakat dan institusi lain dapat berperan sebagai pendukung pembiayaan perlindungan bagi pekerja rentan. Skema tersebut tidak menggantikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan, tetapi dapat membantu pekerja masuk dan bertahan dalam sistem jaminan sosial.
Pendekatan kolektif juga membuka peluang bagi berbagai institusi untuk berbagi tanggung jawab. Pemerintah daerah, organisasi pekerja, koperasi, dan lembaga sosial dapat membantu mengidentifikasi kelompok rentan serta mempermudah akses kepesertaan.
Dengan demikian, pertanyaan kebijakan tidak berhenti pada alasan pekerja informal belum mendaftar. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu merancang ekosistem yang membuat perlindungan lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Jepang Menghadapi Tantangan Menua dan Perubahan Keluarga
Jika Indonesia berupaya memperluas perlindungan bagi pekerja informal, Jepang menghadapi tantangan besar akibat penuaan penduduk dan rendahnya angka kelahiran. Perubahan tersebut turut memengaruhi struktur keluarga serta cara masyarakat mempersiapkan masa tua.
Ketika jumlah anak semakin sedikit atau seseorang hidup tanpa anak, dukungan keluarga pada masa tua tidak lagi dapat diasumsikan tersedia. Kondisi ini membuat perencanaan pensiun, tabungan, asuransi, dan keamanan ekonomi pribadi semakin penting.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam forum yang menghadirkan Prof. Shigenori Ishida dari Faculty of Administration, Tokyo Keizai University, Jepang. Forum juga menghadirkan Yoshihiko Ono dari Japan Federation of Sharaushi, Swartoko dari Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Eko Yuliadi, Deputi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan.
Maria Widyatrini, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAR, memoderatori diskusi tersebut.
Pengalaman Jepang memperlihatkan bahwa perubahan demografi dapat mengubah cara masyarakat mengelola risiko kehidupan. Sementara itu, pengalaman Indonesia menunjukkan pentingnya memperluas perlindungan kepada kelompok pekerja yang belum sepenuhnya terjangkau sistem formal.
Kedua pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa sistem jaminan sosial harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Kebijakan yang efektif di satu negara belum tentu dapat diterapkan begitu saja di negara lain.
Pengalaman Malawi Memperluas Perspektif Jaminan Sosial
Diskusi juga memperoleh perspektif berbeda ketika seorang mahasiswa asal Malawi mengangkat persoalan penerapan sistem asuransi di negara berpendapatan rendah.
Pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan jaminan sosial tidak selalu sama di setiap negara. Selain menghadapi perubahan demografi dan pasar kerja, sebagian negara juga berhadapan dengan pendapatan rumah tangga yang terbatas, kemampuan fiskal pemerintah, serta kesulitan membayar iuran secara rutin.
Karena itu, setiap negara membutuhkan desain perlindungan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakter masyarakatnya. Pemerintah perlu menyeimbangkan keberlanjutan pembiayaan dengan kemampuan sistem menjangkau kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.
Pembelajaran lintas negara menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif. Sistem jaminan sosial tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan jumlah peserta atau menjaga keberlanjutan dana, tetapi juga harus memastikan akses perlindungan bagi kelompok rentan.
Negara dan Masyarakat Perlu Berbagi Tanggung Jawab
Diskusi tersebut menggarisbawahi satu pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab memastikan seseorang tetap terlindungi ketika keluarga, pasar kerja, dan struktur penduduk berubah?
Tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Individu, keluarga, pemberi kerja, pemerintah, dan institusi sosial memiliki peran yang saling melengkapi.
Bagi Indonesia, penguatan perlindungan pekerja informal memerlukan kebijakan yang menjawab persoalan nyata di lapangan. Kemudahan pendaftaran, dukungan pembiayaan bagi pekerja rentan, penguatan kelembagaan lokal, serta edukasi berkelanjutan dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan jaminan sosial tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang terdaftar. Sistem juga harus mampu memberikan perlindungan ketika pekerja dan keluarganya menghadapi risiko kehidupan.
Pelajaran dari Jepang dan diskusi lintas negara menegaskan pentingnya membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi pekerja informal Indonesia, tujuan utamanya jelas: status pekerjaan tidak boleh membuat seseorang harus menghadapi risiko hidup tanpa perlindungan.
