NEWS.KOBA.CO.ID. Jepang memperkuat perlindungan suara selebritas dan aktor pengisi suara dari penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah Jepang menyiapkan pedoman yang memperluas pemahaman tentang hak publisitas terhadap suara seseorang.
Langkah tersebut muncul ketika teknologi generatif AI semakin mudah meniru suara manusia. Teknologi itu dapat menghasilkan dialog, lagu, hingga video dengan suara yang sangat menyerupai tokoh tertentu. Kementerian Kehakiman Jepang membentuk panel khusus untuk membahas penggunaan wajah dan suara tanpa izin. Panel tersebut mulai bekerja pada April 2026 dengan mengkaji tanggung jawab perdata dalam kasus penyalahgunaan. Pembahasan itu mencakup penggunaan teknologi generatif AI terhadap identitas seseorang. Pemerintah ingin memberikan kepastian bagi pelaku industri sekaligus mencegah konflik hukum.
Pada 13 Juli, panel memasuki tahap akhir penyusunan laporan. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan pemerintah menargetkan publikasi laporan pada Agustus. Pemerintah berharap laporan tersebut membantu pengguna AI memahami batas penggunaan suara. Pelaku bisnis juga dapatmenggunakannya sebagai rujukan ketika mengembangkan produk berbasis AI.
Perlindungan Suara Selebritas melalui Hak Publisitas
Rancangan pedoman Jepang menempatkan suara selebritas dalam pembahasan hak publisitas. Hak tersebut berkaitan dengan nilai komersial identitas seseorang, termasuk nama dan kemiripannya. Konsep itu kini menghadapi tantangan baru dari teknologi AI. Mesin dapat mempelajari karakteristik suara seseorang lalu menghasilkan suara baru dengan karakter serupa.
Karena itu, pemerintah Jepang mempertimbangkan suara sebagai bagian dari karakteristik pribadi. Perlindungan tersebut dapat membantu selebritas menghadapi penggunaan suara tanpa persetujuan. Namun, pedoman itu tidak berarti semua peniruan suara otomatis melanggar hukum. Pemerintah tetap mempertimbangkan tujuan, konteks, tingkat kemiripan, dan informasi yang menghubungkan suara dengan tokoh tertentu.
Kemajuan AI mengubah cara orang membuat dan menyebarkan konten suara. Pengguna kini dapat menghasilkan lagu atau dialog tanpa merekam suara manusia secara langsung. Situasi tersebut menimbulkan persoalan baru bagi aktor dan pengisi suara. Suara merupakan bagian penting dari identitas profesional mereka.
Japan Actors Union sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran mengenai penggunaan suara tanpa izin. Dalam forum Kementerian Kehakiman, pengisi suara Yuko Sasaki juga menyampaikan persoalan tersebut. Sasaki menilai perlindungan hukum dapat memberikan kepastian bagi pekerja suara. Ia juga berharap aturan tersebut mencegah penggunaan suara secara sembarangan.
Persoalan itu semakin besar karena pembuat konten dapat memperoleh keuntungan dari suara tiruan. Mereka dapat mengunggah konten ke media sosial dan memperoleh pendapatan melalui iklan atau monetisasi.
Konten AI Berbayar Bisa Memicu Klaim Kompensasi
Rancangan pedoman memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan suara untuk kepentingan komersial. Contohnya, seseorang menggunakan suara artis untuk membuat lagu lalu mengunggahnya secara publik. Penggunaan semacam itu dapat menimbulkan persoalan hak publisitas. Pemilik suara berpotensi mengajukan tuntutan apabila penggunaan tersebut memenuhi unsur pelanggaran.
Selain itu, platform dapat menerima permintaan penghapusan konten. Namun, pedoman tersebut tidak otomatis membuat setiap konten AI ilegal. Pengadilan tetap dapat menilai kasus berdasarkan fakta dan konteksnya. Karena itu, pengguna AI perlu memahami tujuan penggunaan sebelum membuat konten dengan suara orang lain. Pemerintah Jepang juga menyoroti risiko deepfake yang merusak reputasi seseorang. Masalah tersebut menjadi lebih serius ketika konten memuat unsur seksual atau merendahkan martabat. Rancangan pedoman menilai konten semacam itu dapat melanggar hak terkait wajah dan suara. Konten tersebut juga dapat merusak kehormatan serta ketenangan hidup seseorang. Risiko tersebut tidak hanya mengancam selebritas perempuan. Aktor, penyanyi, pengisi suara, dan figur publik lainnya juga menghadapi ancaman serupa. Penyebaran melalui media sosial memperbesar dampaknya. Sekali konten tersebar, korban menghadapi kesulitan untuk menghapus seluruh salinan.
Jepang Belum Memiliki Hak Suara Secara Khusus
Jepang belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur hak suara seseorang. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menafsirkan perlindungan melalui kerangka hukum yang sudah tersedia. Karena itu, pemerintah mengkaji hubungan antara hak publisitas, hak atas rupa, dan tanggung jawab perdata. Pendekatan tersebut dapat memberikan dasar untuk menghadapi kasus penggunaan suara tanpa izin. Kementerian Kehakiman juga tidak langsung menawarkan pembentukan undang-undang baru. Panel lebih dahulu menguji bagaimana hukum yang berlaku dapat menangani persoalan AI. Langkah tersebut menunjukkan pendekatan bertahap pemerintah Jepang. Pemerintah ingin memahami perkembangan teknologi sebelum menetapkan aturan yang lebih mengikat.
Pedoman Jepang juga memberikan ruang bagi kegiatan hiburan dan ekspresi kreatif. Peniruan suara dalam konteks komedi, misalnya, tidak otomatis dianggap sebagai pelanggaran. Komedian dapat meniru tokoh tertentu dalam pertunjukan tanpa langsung menghadapi persoalan hak publisitas. Konteks dan cara penggunaan menjadi faktor penting dalam menentukan pelanggaran.
Pendekatan tersebut menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kebebasan berekspresi. Pemerintah tidak ingin aturan AI justru menghambat kegiatan kreatif. Namun, pengguna tetap perlu berhati-hati ketika mengaitkan suara tiruan dengan identitas asli. Kemiripan suara saja bukan satu-satunya faktor yang menentukan.
Identifikasi Suara Menjadi Tantangan Hukum
Menentukan apakah sebuah suara benar-benar menyerupai seseorang jauh lebih rumit daripada mengenali wajah. Suara memiliki banyak karakteristik yang dapat berubah sesuai kondisi dan cara berbicara. Karena itu, pemerintah Jepang mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menilai identitas suara. Faktor tersebut mencakup tingkat kemiripan dan informasi lain yang menghubungkan suara dengan tokoh tertentu.
Pendekatan itu penting karena AI dapat menghasilkan suara yang tidak sepenuhnya identik. Namun, kombinasi suara dan konteks dapat membuat publik tetap menganggap suara tersebut milik seseorang. Persoalan pembuktian juga menjadi tantangan bagi korban. Mereka harus menunjukkan hubungan antara konten, suara, identitas, serta dampak yang muncul.
Lonjakan Deepfake Dorong Pemerintah Bertindak
Dorongan memperkuat perlindungan juga muncul dari meningkatnya konten AI tanpa izin. Organisasi perlindungan hak publisitas Jepang menemukan lebih dari 43.000 gambar dan video yang diduga menggunakan identitas selebritas tanpa persetujuan.
Temuan tersebut berasal dari pemantauan selama sekitar dua bulan. Konten itu memperoleh sekitar 335 juta penayangan di berbagai platform. TikTok mencatat jumlah unggahan paling besar dalam pemantauan tersebut. Kondisi itu menunjukkan betapa cepat konten berbasis AI dapat menjangkau pengguna. Dampaknya juga memiliki dimensi ekonomi. Organisasi tersebut memperkirakan kerugian pemegang hak mencapai sekitar 2 miliar hingga 4,5 miliar yen.
Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi menekankan pentingnya menjaga perkembangan teknologi AI. Pemerintah ingin mencegah perselisihan tanpa mematikan peluang penggunaan teknologi tersebut. Kementerian Kehakiman berharap laporan akhirnya dapat menjadi rujukan bagi masyarakat. Pelaku industri, pengacara, dan pengguna AI juga dapat memanfaatkannya. (Moj.gov.jp)
Dengan demikian, Jepang mengambil posisi yang cukup hati-hati. Pemerintah mencoba melindungi identitas manusia tanpa menghambat inovasi digital.
Bagi industri hiburan, kepastian tersebut memiliki arti penting. Aktor dan pengisi suara dapat memperoleh perlindungan ketika teknologi mulai mengambil peran dalam produksi konten. Pada saat yang sama, pengguna AI perlu memahami konsekuensi dari setiap konten yang mereka buat. Kemudahan teknologi tidak otomatis berarti kebebasan menggunakan identitas orang lain.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi AI telah memasuki wilayah baru dalam hukum. Suara manusia kini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan nilai ekonomi.
Jepang masih berada dalam tahap membangun kerangka perlindungan tersebut. Namun, langkah pemerintah menunjukkan satu pesan penting: perkembangan AI harus berjalan bersama penghormatan terhadap hak individu.
