NEWS.KOBA.CO.ID. Kebijakan Pemerintah Jepang yang menghentikan sementara penerimaan baru pekerja asing melalui skema Specified Skilled Worker (SSW) Tipe 1 atau Pekerja Terampil Spesifik Tipe 1 di sektor jasa makanan mulai memunculkan dampak nyata. Sejak April 2026, perusahaan restoran, kafe, hingga jaringan kuliner di berbagai wilayah harus meninjau ulang strategi perekrutan karena kehilangan salah satu sumber tenaga kerja yang selama ini menopang operasional mereka.
Keputusan tersebut muncul ketika industri kuliner Jepang masih bergulat dengan kekurangan tenaga kerja yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Pelaku usaha menilai kebijakan itu berpotensi memperparah kondisi lapangan, terutama ketika permintaan layanan makanan terus meningkat seiring pulihnya sektor pariwisata dan konsumsi domestik.
Banyak perusahaan kini menghadapi ketidakpastian. Mereka harus mencari alternatif tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin ketat. Di sisi lain, ribuan calon pekerja asing yang telah mempersiapkan diri untuk bekerja di Jepang harus menunda atau bahkan membatalkan rencana mereka.
Program Pekerja Terampil Dibentuk untuk Menjawab Krisis Tenaga Kerja
Jepang meluncurkan status izin tinggal Specified Skilled Worker (SSW) Tipe 1 pada 2019 sebagai solusi atas kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Program tersebut membuka kesempatan bagi warga negara asing untuk bekerja secara legal pada 19 bidang industri yang mengalami defisit pekerja. Bidang tersebut meliputi jasa makanan, konstruksi, manufaktur makanan dan minuman, pertanian, perawatan lansia, hingga industri perkapalan. Pemegang visa SSW Tipe 1 dapat bekerja selama maksimal lima tahun.
Pemerintah juga menyediakan jalur SSW Tipe 2 bagi pekerja yang memiliki keterampilan lebih tinggi. Status tersebut memungkinkan pekerja memperpanjang izin tinggal tanpa batas waktu sehingga membuka peluang menetap lebih lama di Jepang. Untuk memperoleh visa tersebut, pelamar harus memenuhi standar kemampuan bahasa Jepang serta lulus ujian keterampilan sesuai bidang pekerjaan. Sebagian peserta juga berasal dari lulusan Program Pelatihan Magang Teknik yang telah memiliki pengalaman kerja sekitar tiga tahun.
Restoran Sangat Bergantung pada Pekerja Asing
Dampak kebijakan pemerintah terlihat jelas di berbagai perusahaan jasa makanan. Salah satunya dialami Chibo Holdings, operator restoran okonomiyaki yang berbasis di Osaka. Di restoran utama Chibo Sennichimae, seorang pelayan asal Vietnam berusia 24 tahun menjadi contoh keberhasilan program SSW. Ketertarikannya terhadap budaya Jepang berawal dari anime. Ia kemudian memutuskan bekerja di Jepang untuk mempelajari budaya pelayanan khas Jepang atau omotenashi.
Sejak bergabung pada Mei tahun lalu, ia melayani pelanggan, mengantar makanan, serta terus meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang. Pada awal bekerja, ia sempat kesulitan memahami dialek Kansai. Namun, rekan kerja dan pelanggan membantunya beradaptasi. “Saya senang ketika bisa melayani pelanggan dengan baik dan melihat mereka tersenyum. Saya ingin bekerja di Jepang untuk waktu yang lama,” katanya melansir laman japannews.yomiuri.co.jp/
Tasuku Ishigaki, supervisor pelatihan pelayan di Chibo, menilai pekerja tersebut berkembang sangat cepat. “Dia memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan bekerja dengan tekun. Hanya dalam satu tahun, dia telah menjadi sosok yang tak tergantikan,” ujarnya.
Saat ini, Chibo Holdings mempekerjakan sekitar 70 pekerja asing melalui skema SSW Tipe 1. Jumlah tersebut mencapai sekitar 30 persen dari keseluruhan tenaga kerja perusahaan. Presiden Chibo Holdings, Kanji Nakai, mengaku perusahaan semula berencana merekrut 20 hingga 30 pekerja asing tambahan pada tahun depan. Namun, kebijakan pemerintah memaksa perusahaan membatalkan rencana tersebut. “Karena mereka merupakan bagian yang sangat berharga dari tenaga kerja kami, penangguhan ini sangat memukul kami. Kami harus merevisi rencana perekrutan kami,” katanya.
Pemerintah Jepang menetapkan kuota maksimal sebanyak 50.000 pekerja asing SSW Tipe 1 untuk sektor jasa makanan hingga akhir Maret 2029. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja meningkat sangat cepat. Data sementara menunjukkan jumlah pekerja telah mencapai sekitar 46.000 orang atau hampir memenuhi batas yang tersedia.
Pertumbuhan tersebut melonjak lebih dari 200 persen hanya dalam waktu sedikit lebih dari dua tahun hingga Februari 2026. Kondisi itu mendorong pemerintah menghentikan sementara penerimaan baru sejak akhir Maret. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja sekaligus memastikan kesempatan kerja bagi warga Jepang tetap tersedia. Namun, pelaku usaha menilai penghentian mendadak justru memunculkan persoalan baru.
Perusahaan Terpaksa Mengubah Strategi Rekrutmen
Perusahaan lain juga merasakan dampak langsung. Shinsaibashi Mitsuya yang mengoperasikan sekitar 30 kafe dan restoran di Osaka telah menyiapkan proses wawancara calon pekerja di Vietnam. Manajemen bahkan telah merencanakan pemberian penawaran kerja kepada sejumlah kandidat. Namun, seluruh agenda tersebut akhirnya dibatalkan setelah kebijakan pemerintah diberlakukan.
Seorang pejabat senior perusahaan mengatakan mereka kecewa karena telah membangun jalur perekrutan pekerja asing selama dua tahun terakhir. “Ini mengecewakan karena kami ingin memperkuat arus perekrutan pekerja asing yang telah kami mulai dua tahun lalu. Kami bermaksud untuk memperkuat metode perekrutan lainnya,” katanya.
Kini perusahaan mulai memperluas pencarian tenaga kerja lokal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memanfaatkan teknologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja baru.
Industri Menilai Pekerja Asing Menjadi Kebutuhan Strategis
Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, industri jasa makanan mempekerjakan sekitar empat juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 300.000 merupakan warga negara asing. Sebagian besar bekerja sebagai mahasiswa internasional, penduduk tetap, maupun pemegang visa kerja lainnya. Pekerja SSW memang bukan kelompok terbesar, tetapi kualitas mereka dinilai sangat tinggi.
Asosiasi Layanan Makanan Jepang yang beranggotakan sekitar 700 perusahaan menyebut pekerja SSW memiliki kemampuan bahasa Jepang dan keterampilan kerja yang telah memenuhi standar nasional. Karena itu, mereka dapat langsung bekerja penuh waktu tanpa memerlukan masa adaptasi yang panjang.
Pihak asosiasi bahkan mulai mempertimbangkan usulan kepada pemerintah agar menaikkan kuota penerimaan pada masa mendatang.
Untuk itu pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dunia usaha. Menurutnya, apabila perusahaan telah berupaya merekrut tenaga kerja domestik tetapi tetap mengalami kekurangan pekerja, pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian kuota secara fleksibel. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan tenaga kerja lokal. Tekanan tidak hanya terjadi di sektor jasa makanan. Sejumlah sektor lain juga mulai mendekati batas kuota penerimaan pekerja asing. Sektor manufaktur makanan dan minuman telah mencapai sekitar 70 persen dari kuota maksimal sebanyak 133.500 pekerja.
Sementara itu, sektor konstruksi juga mendekati 70 persen dari batas penerimaan sebesar 76.000 pekerja. Seorang pejabat Badan Layanan Imigrasi Jepang mengatakan pemerintah sangat mungkin menerapkan penghentian penerimaan apabila kuota terus mendekati batas maksimal.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru di kalangan lembaga pendidikan bahasa Jepang dan organisasi pendukung pekerja asing. Mereka menilai penghentian berkepanjangan dapat mengurangi minat calon pekerja internasional untuk memilih Jepang sebagai tujuan karier.
Persaingan memperoleh tenaga kerja global kini semakin ketat. Negara seperti Korea Selatan, Jerman, Australia, dan Kanada juga aktif membuka peluang kerja bagi tenaga asing. Jika Jepang tidak mampu menghadirkan kebijakan yang adaptif, daya tarik negara tersebut berpotensi menurun di mata talenta internasional.
Menjaga Keseimbangan Kebutuhan Industri dan Kebijakan Imigrasi
Penghentian sementara penerimaan pekerja SSW Tipe 1 menunjukkan besarnya ketergantungan industri jasa makanan Jepang terhadap tenaga kerja asing. Selama beberapa tahun terakhir, mereka tidak hanya mengisi kekurangan pekerja, tetapi juga menjaga kualitas pelayanan di tengah meningkatnya kebutuhan konsumen.
Pemerintah Jepang kini menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, pemerintah harus mengendalikan kuota sesuai kebijakan imigrasi. Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan kepastian agar operasional tetap berjalan. Keputusan berikutnya akan sangat menentukan kemampuan industri jasa makanan Jepang menghadapi persaingan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja dalam beberapa tahun mendatang.
